PARTAI POLITIK

 

  • SEJARAH PERKEMANGAN PARTAI POLITIK

    Pertama kali partai politik muncul di Eropa Barat akibat meluasnya pemikiran bahwa rakyat harus dikut sertakan dalam proses berpolitik. Partai politik saat itu terbentuk secara spontan kemudian berkembang sebagai penghubung antara rakyat dengan pemerintah.

    Di akhir dekade abad ke-18an di Inggris dan Perancis, pusat kegiatan politik berada pada parlemen yang bersifat elitis dan aristokratis. Dalam perkembangannya partai politik tidak hanya berada di parlemen tetapi juga terbentuk partai politik di luar parlemen disebabkan meluasnya hak pilih. Dengan hal tersebut pada abad ke-19 terbentuklah partai politik yang selanjutnya berkembang sebagai penghubungan antara rakyat dengan pemerintah atau sebaliknya. Partai yang terbentuk di luar parlemen kebanyakan memiliki pandangan pada suatu azaz atau ideologi tertentu.

    Menjelang Perang Dunia I muncul klasifikasi partai berdasarkan ideologi dan ekonomi yang sering disebut partai “Kiri” dan partai “Kanan”. Hal ini terjadi karena disebabkan pada saat Revolusi Perancis tahun 1879 waktu parlemen mengadakan sidang. Pihak “Kanan” adalah para pendukung raja yang duduk disebelah kanan kursi ketua sidang dan pihak “Kiri” adalah mereka yang menginginkan perubahan di Perancis.

    Seusai Perang Dunia II keseluruhan partai politik yang terbentuk di Negara – Negara Barat mulai meninggalkan pandangan perbedaan jenis partai. Hal ini akibat adanya keinginan partai – partai kecil menjadi sebuah partai besar dan memenangkan pemilu. Masa tahun 60an di negara barat yang telah maju terjadi pergeseran paham ekstrim “Kiri” secara sentripetal ke sisi tengah dan begitu juga terjadi pada paham ekstrim “Kanan”. Pergeseran antara “Kiri” dan “Kanan” oleh Otto Kircheimer disebut de-ideologi partai – partai.

    

  • DEFINISI PARTAI POLITIK

    Parati politik pada dasarnya merupakan suatu organisasi sebagai wadah menyatukan pendapat rakyat sehingga dapat dikonsolidasikan. Secara umum partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir anggota – anggotanya serta mempunyai tujuan dan nilai – nilai yang sama yaitu memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Berikut ini merupakan definisi partai politik yang dibuat oleh para ahli ilmu klasik dan kontemporer:

    • Carl J. Friedrich, Constitutional Goverment and Democracy

      Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan pengusaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil dan materiil.

    • Sigmund Neumann dalam buku karyanya, Modern Political Parties

      Partai politik adalah organisasi dari aktivis – aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan – golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

    • Giovanni Sartori, Parties and Party System

      Partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calon – calonnya untuk menduduki jabatan – jabatan publik.

    • R.H. Soltau

      Partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan menmanfaatkan kekuasaannya untuk memilih yang bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.

    Partai berbeda dengan gerakan (movement). Gerakan merupakan kelompok atau golongan yang ingin mengadakan perubahan di lembaga-lembaga politik atau ingin menciptakan suatu tata masyarakat yang baru dengan menggunakan jalan politik. Dibandingkan dengan partai politik, sebuah gerakan mempunyai tujuan tertentu yang bersifat fundamental atau ideologis. Pemahaman ini merupakan ikatan yang kuat di tiap anggota-anggotanya serta menumbuhkan suatu identitas kelompok yang kuat. Gerakan (movement) kurang ketat dibandingkan dengan partai politik.

    Partai politik juga berbeda halnya dengan kelompok penekan atau kelompok kepentingan. Kelompok penekan bertujuan untuk memperjuangkan sesuatu “kepentingan” serta memengaruhi lembaga politik agar memperoleh keputusan yang menguntungkan bagi kelompok penekan tersebut. Kelompok kepentingan tidak berusaha untuk menempatkan wakilnya di DPR, melainkan cukup memengaruhi satu atau beberapa partai.

     

  • FUNGSI PARTAI POLITIK
    • Fungsi di Negara Demokratis
  1. Sebagai Sarana Komunikasi Politik

    Partai politik merupakan wadah menampung aspirasi masyarakat agar aspirasi tersebut tidak hilang dan dapat tersampaikan. Disinilah fungsi dari partai politik sebagai sarana komunikasi politik, karena pada masalah ini umumnya partai politik sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah dalam suatu bursa ide. Namun, partai politik sebagai sarana komunikasi juga memiliki peranan yang berbeda bagi masyarakat dengan pemerintah. Bagi masyarakat partai politik sebagai penyampai aspirasi (“pengeras suara”) dan sebagai pemerintah sebagai pemberi saran atau kritik dari masyarakat (“alat dengar”). Disisi lain bagi pemerintah, partai politik juga berfungsi menyerbarluaskan rencana dan kebijakan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus informasi dan dialog dua arah antara pemerintah dengan masyarakat atau masyarakat dengan pemerintah dan partai politik sebagai penghubungnya.

  2. Sebegai Sarana Sosialisasi Politik

    Fungsi partai politik dalam hal ini sebagai tempat pembelajaran politik dengan mendidik anggota partai memiliki kesadaran tanggungjawab akan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi, menyelenggarakan integrasi warga negara ke dalam masyarakat umum, dan peningkatan hak dan kewajiban bagi masyarakat. Bagi partai politik sebagai pembuat citra (image) partai bahwa partai tersebut memperjuangkan kepentingan umum. Hal ini penting fungsinya bagi partai politik bila meninginkan menguasai pamerintahan dengan memenangkan pemilihan umum.

  3. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

    Fungsi partai politik ini memiliki peranan yang sangat penting bagi internal partai itu sendiri. Karena partai politik membutuhkan kader – kader yang berkualitas. Dengan demikian memberikan kesempatan yang luas bagi partai politik masuk dalam bursa kepemimpinan nasional. Selain itu partai politik juga berkepentingan meluaskan kaenggotaannya. Perekrutan ini berikan jaminan berkelanjutan dan konsistensi partai serta merupakan cara menjaring dan melatih calon – calon pemimpin.

  4. Sebagai Sarana Pengatur Konflik

    Peranan partai politik sebagai pengatur konflik adalah menjembatani psikologis dan organisasional antara warga negara dengan pemerintahnya agar tidak terjadi perbedaan pendapat atau persepsi. Selain itu juga pada fungsi ini partai politik melakukan konsolidasi serta artikulasi pendapat dari berbagai kelompok masyarakat.

  • Fungsi di Negara Otoriter

    Fungsi partai politik di Negara Otoriter dibagi menjadi dua macam menurut paham komunis. Fungsi partai yang politik yang berkuasa dalam negara itu adalah sebagai partai dominan atau partai tunggal dengan kedudukan monopoistis dan berkebebasan persaingan antar partai politik ditiadakan seperti yang terjadi di Uni Soviet (pada masa kejayaannya), China, dan kawasan negara eropa timur. Partai politik seperti ini atau yang sering disebut partai komunis juga melaksanakan fungsinya tetapi berbeda dengan partai yang berada di negara demokrasi.

    • Sebagai sarana komunikasi politik, partai menyalurkan informasi untuk mempengaruhi masyarakat dengan informasi menunjang usaha pimpinan partai. Arus informasi bersifat searah dari atas ke bawah.
    • Sebagai sarana sosialisasi politik lebih dititik beratkan pada aspek pembinaan warga negara ke arah kehidupan dan cara berfikir yang sesuai dengan pola yang ditentukan partai. Proses ini dilakukan ketat disemua media sosialisasi.
    • Sebagai sarana rekrutmen politik, dalam fungsi ini partai lebih mengutamakan merekrut anggota yang mempunyai kemampuan untuk mengabdi kepada partai, menguasai ideologi Marxisme – Leninisme, dan memiliki kemampuan menduduki pimpinan untuk mengawasi kegiatan diberbagai aspek kehidupan masyarakat.

    Fungsi partai politik dimana partai ini tidak berkuasa adalah mencari dukungan seluas – luasnya dengan cara memupuk rasa ketidakpuasan di kalangan rakyat. Apabila kegiatan partai ini dilarang maka mereka akan melakukan bergerak di bawah tanah melalui kerja sama dengan partai lain membentuk Front Rakyat atau Front Nasional.

  • Fungsi di Negara – Negara Berkembang

    Fungsi partai politik di negara – negara berkembang masih belum jelas fungsinya walaupun pada dasarnya fungsi partai politik di negara berkembang sama dengan fungsi di negara demokrasi. Namun, banyaknya tantangan serta halangan yang ada sering dijadikan sebuah pertanyaan di masyarakat yang menanyakan fungsi dan kinerja partai politik di keadaan yang sedang berkembang dan belum stabil. Satu peran yang diharapkan pada partai politik di negara berkembang sebagai sarana untuk perkembangan integrasi nasional dan memupuk identitas nasional.

     

  • KLASIFIKASI SISTEAM KEPARTAIAN
  1. Sistem Partai Tunggal

    Beberapa pengamat berpendapat bahwa istilah partai tunggal merupakan penyangkalan pada diri sendiri sebab suatu sistem merupakan gabungan dari berbagai bagian atau unsur. Namun, istilah ini telah tersebar luas di masyarakat dan telah digunakan untuk sebutan partai yang benar – benar berkuasa tunggal atau partai yang dominan dalam suatu negara. Sistem partai tunggal terdapat di beberapa negara seperti: Afrika, China, dan Kuba, sedangakan untuk Uni Soviet terjadi sampai tahun 1991 sebelum Uni Soviet pecah serta beberapa negara di Eropa bagian timur. Sistem partai tunggal ini sering terjadi atau mudah terjadi di negara yang baru saja melepaskan diri dari kolonialisme. Hal ini disebabkan lebih mudah untuk pimpinan negara mengintegrasikan berbagai golongan, suku, dan daerah yang berbeda corak pandangan hidupnya. Pada sistem partai tunggal, fungsi partai ialah menyakinkan atau memaksa masyarakat untuk menerima persepsi pimpinan partai mengenai kebutuhan utama dari masyarakat keseluruhan. Di Uni Soviet sebelum tahun 1991, Partai Komunis Uni Soviet bekerja dalam suasana yang non kompetitif, tidak diperbolehkan partai lain bersaing, dan oposisi dianggap sebagai pengkhianat. Oraganisasi bernaung dibawah partai sebagai pembimbing dan penggerak masyarakat serta menekan perpaduan dari kepentingan partai dengan kepentingan rakyat keseluruhan. Itu merupakan salah satu contoh dari Sistem Partai Tunggal yang berjaya hingga tahun 1991. Di Indonesia sempat akan dibentuk sebuah partai tunggal tetapi dihentikan karena tidak sesuai dengan konteks Indonesia yang Bhineka dan berbau fasisme.

  2. Sistem Dwi Partai

    Sistem Dwi Partai biasanya diartikan ada dua partai di antara beberapa partai, yang berhasil memenangkan dua tempat teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran mempunyai kedudukan dominan. Beberapa negara yang memakai sistem dwi partai adalah: Inggris, Amerika Serikat, Filipina, Kanada, dan Selandia Baru. Sistem dwi partai disebut oleh Maurice Duverger khas Anglo Saxon. Pada sistem Dwi Partai penguasa pemerintahan adalah partai yang memenangkan pemilihan umum dan yang kalah dalam pemilihan umum menjadi oposisi bagi partai yang memenangkan pemilu serta yang memegang kekuasaan. Sistem dwi partai dapat berjalan baik apabila memenuhi tiga syarat yaitu: masyarakat bersifat homogenitas, ada konsesus yang kuat dalam masyarakat mengenai asas dan tujuan sosial serta politik, dan kontinuitas sejarah. Negara yang paling cocok sebagai contoh adalah Inggris. Dimana terdapat 2 partai (Partai Burah dan Partai Konservatif) yang mendominasi dalam penguasaan pemerintahan dan hanya satu perbedaan diantara kedua partai itu adalah cara cepat dan lambat mencapai tujuan. Namun, di Inggris juga terdapat partai yang krusial fungsinya apabila 2 partai (Partai Burah dan Partai Konservatif) mendapatkan perolehan suara yang tipis, contohnya ialah Partai Liberal Demokrat. Sistem dwi partai lebih kondusif dan terpelihara stabilitasnya karena jelas perbedaan tugas antara partai pemerintah dan oposisi. Sistem dwi partai pada umumnya diperkuat dengan sistem distrik dimana setiap daerah pilihan hanya ada satu wakil. Sistem pemilihan seperti ini membuat ruang gerak partai kecil semakin sempit karena tidak ada kesempatan bagi partai kecil berkembang.

  3. Sistem Multi Partai

    Sistem Multi Partai lebih mudah terjadi di negara yang memiliki perbedaan dan pluralitas yang tinggi. Sistem multi partai terdapat di beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, Belanda, Australia, Perancis, Swedia, dan Rusia (setelah pecahnya Uni Soviet pada tahun 1991). Sistem multi partai jika dikaitkan dengan sistem parlementer mempunyai kecenderungan menitikberatkan kekuasaan pada badan legislatif sehingga peran eksekutif sering lemah dan ragu – ragu. Hal itu dikarenakan tidak ada partai yang mendominasi kuat untuk membentuk pemerintahan sendiri sehingga diperlukan koalisi dengan partai lainnya. Namun, hal itu tidak menjamin lama pedeknya masa pmerintahan karena koalisi sewaktu – waktu bisa berubah sebagai oposisi pemerintah. Di sisi lain, pihak oposisi kurang bisa memberi masukkan atau alternatif kepada pemerintah terhadap kebijakan pemerintah yang tidak sesuai pada saat kegentingan. Pola multi partai ini umumnya diperkuat dengan sistem pemilihan berimbang yang memberikan kesempatan luas bagi semua partai berkembang serta setiap partai memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan kursi di parlemen tergantung banyak sedikitnya suara yang diperoleh partai tersebut dalam pemilihan umum.

 

  • BENARKAH PENGARUH PARTAI POLITIK TURUN???

    Anggapan bahwa pengaruh partai politik mulai turun disebabkan kehidupan politik yang modern telah begitu kompleks dengan diikuti kemajuan teknologi diberbagai bidang kehidupan khususnya dibidang ekomoni. Akibatnya partai tidak bisa menyelesaikan masalah yang timbul. Bersamaan timbulnya masalah seperti itu banyak dari para pemilih menanyakan apakah partai masih bisa dikatakan mewakili rakyat banyak karena pada kenyataannya partai lebih mementingkan kepentingan mencari untung sendiri dibanding kepenting rakyat yang memilihnya serta banyak wakil rakyat yang korup dalam parlemen. Walaupun banyak anggapan seperti itu terhadap partai politik tetap saja partai politik merupakan pilar yang penting dalam kehidupan demokrasi. Bahkan pernah dikatakan: “Seandainya tidak ada partai politik, maka terpaksa kit harus menciptakannya.”

     

  • PARTAI POLTIK DI INDONESIA
    • Zaman Kolonial Belanda

      Kemunculan partai politik di zaman kolonial Belanda merupakan sebauh manifestasi terhadap kebangkitan nasionalisme. Awal kebangkitan tersebut ditandai dengan berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Se telah itu diikuti oleh organisasi lainnya seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan sebagainya. Pada tahun 1918 Belanda mendirikan Volksraad yang berfungsi sebagai Badan Perwakilan. Berdirinay Volksraad mendapatkan beberapa tanggapan. Ada yang menfaat Volksraad dan ada yang menolak diberdirikannya Volksraad. Sejalan dengan berlangsungnya waktu, muncul prinsip mayoritas pribumi (anggota dari kalangan pribumi lebih banyak jumlahnya) pada tahun 1931. Pada tahun 1939 Fraksi Pribumi dalam Volksraad merupakan gabungan dari beberapa fraksi. Pada tahun 1939, GAPI (Gabungan dari partai – partai beraliran nasional) dan MIAI (Gabungan partai beraliran Islam tahun 1937) bergabung serta sepakat membentuk Komite Rakyat Indonesia (KRI). Namun, KRI dianggap kurang efektif, maka tahun 1941 dibentuk Majelis Rakyat Indonesia yang mewakili seluruh organisasi yang terbentuk saat itu. Sepanjang zaman kedudukan kolonial Belanda ini, organisasi kemasyarakatan dan partai politik sangat sukar bergabung dalam sebuah front untuk melawan kolonialisme Belanda. Hal ini dikarenakan setiap organisasi kemasyarakatan dan partai politik memikirkan tujuan dari organisasi dan partai masing – masing. Di samping pihak pemerintahan kolonialisme Belanda sendiri juga melakukan penangkapan tokoh partai dan pembubaran partai yang dianggap oleh pemerintah kolonial Belanda dapat membahayakan pemerintahan kolonial.

    • Zaman Pendudukan Jepang (1942 – 1945)

      Pada sama pendudukan Jepang selama tiga setengah tahun, kegiatan berpolitik ditiadakan. Hal ini dikarenakan keinginan Jepang memenangkan perang dan menguasai wilayah Asia Timur. Saat pendudukan Jepang banyak para tokoh politik yang ditarik Jepang untuk duduk di dalam organisasi yang dibuat oleh Jepang. Tujuan Jepang merekrut para tokoh politik agar mendapatkan dukungan dari rakyat jajahannya. Golongan Islam saja yang mendapatkan kebebasan untuk membentuk organisasi sosial (Masyumi) yang pada akhirnya organisasi sosial ini (Masyumi) menjadi partai politik setelah kemerdekaan Indonesia.

    • Zaman Demokarasi Indonesia
      • Masa Perjuangan Kemerdekaan (1945 – 1949)

        Pada masa perjuangan kemerdekaan terjadi beberapa tahapan sebelum akhirnya dibentuk sebuah Badan Pekerja. Setelah dibentuknya Badan Pekerja muncul usulan agar dibuka kesempatan mendirikan partai politik dan usulan itu disetujui oleh pemerintah dengan dikeluarkanya Maklumat Pemerintah 3 November 1945. Dengan disetujuinya usulan itu, disambut gembira oleh masyarakat luas dan setelah itu banyak partai atau organisasi politik yang terbentuk. Maka pada saat itu berkembanglah sistem multi – partai dengan koalisi. Seiring berjalannya waktu terdapat beberapa partai besar yang terbentuk dan beberapa kejadian. Salah satunya kejadian Muso (PKI) pada September tahun 1948. Dengan terjadinya pemberontakan tersebut konstelasi politik Indonesia berubah dan partai yang mendominasi seperti PNI dengan Masyumi.

      • Zaman Republik Indonesia Serikat (1949 – 1950)

        Pada masa RIS ini keseluruhan partai politik secara aktif berperan dan mendukung pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari negara bagian. Tidak ada banyak perubahan konstelasi partai politik pada masa Republik Indonesia Serikat ini.

      • Masa Pengakuan Kedaulatan (1949 – 1959)

        Setelah diakui kedaulatan Indonesia secara de jure pada Desember tahun 1949 dan digunakannya UUD Sementara 1950, pola kabinet koalisi masih berlangsung dengan menggunakan koalisi partai PNI dan Masyumi. Pada tahun 1955 atau saat kabinet Burhanudin Harahap dari Masyumi mengadakan pemilu pertama di Indonesia yang hasilnya 4 partai besar memperoleh suara banyak yaitu PNI (57 suara), Masyumi (57 suara), NU (45 suara), dan PKI (39 suara). Pada awalnya pelaksanaan pemilu diharapkan dapat menyelesaikan kondisi politik yang kacau. Namun, semua itu tidak terjadi sama sekali. Melainkan terjadi pergantian kabinet berulang kali. Hinnga pada kabinet Ali II berakhir dan digantikan dengan Kabinet Djuanda yang dibentuk dari non parpol. Berakhirnya masa kabinet Ali II maka berakhirlah Demokrasi Parlementer. Setelah berakhirnya Demokrasi Parlementer muncullah Demokrasi Terpimpin. Pada masa ini parlemen yang terbentuk dari parpol memberikan banyak jasa yaitu dibidang legilasi dalam pembuatan Undang – Undang lebih baik dibandingkan parpol hasil pemilu tahun 1977.

      • Zaman Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965)

        Masa Demokrasi Terpimpin ditandai dengan diperkuat kedudukan Presiden melalui pengangkatan Presiden seumur hidup (TAP MPR No III/1963), pengurangan peranan partai politik (kecuali PKL), dan peningkatan peranan militer sebagai kekuatan sosial politik. Pada masa ini merupakan perebutan tiga kekuasaan antara Soekarno, PKI, dan ABRI. Dalam pelaksanaan konsep Demokrasi Terpimpin, Soekarno membentuk alat – alat kenegaraan seperti MPR dan DPA. Di samping itu dibentuk juga Dewan Nasional yang terdiri dari 40 anggota dengan mewakili tiap golongan. Hal ini dimaksudkan semua golongan partai maupun non partai perlu didengar aspirasi atau pendapat mereka dalam proses politik. Soekarno mengeluarkan Penper No.7/1959 untuk mengurangi partai politik sebagai tujuan memperkuat badan eksekutif. Berpedoman pada Maklumat Pemerintah 3 November 1945 yang menganjurkan pambentukan partai politik dicabut dan ditetapkan syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk diakui oleh pemerintah. Kemudian pada tahun 1960 hanya tersisa sepuluh partai akibat penyeleksian partai sesuai syarat yang telah ditetapkan. Pada tahun 1960 Soekarno membentuk NASAKOM sebagai wadah untuk mengawasi mobilitas kekuatan politik. Anggapan umum dari terbentuknya NASAKOM ini untuk memperlemah kedudukan dan peranan partai politik. Terbentuknya NASAKOM ini dimanfaatkan PKI untuk berkembang serta mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan politik. Sehingga terjadi pemberontakan G30S PKI dengan membunuh Perwira Tinggi Angkatan Darat. Dengan terjadinya pemberontakan tersebut berakhir pula masa Demokrasi Terpimpin yang bertahan selama enam tahun.

      • Zaman Demokrasi Pancasila (1965 – 1998)

        Di masa Demkrasi Pancasila merupakan masa dimana Orde Baru mulai berkuasa setelah di lengserkannya Soekarno dari jabatan Presiden karena MPRS mencabut Ketetapan No. III/1963 tentang penetapan Presiden seumur hidup setelah itu digantikan oleh Soeharto. Pemerintahan Orde Baru mengajukan usulan penyerdehanaan partai politik dengan dapat meningkatkan stabilitas politik. Akhirnya pada tanggal 27 Juli 1967 pemerintah dan partai – partai politik mencapai suatu kompromi dengan kedua belah pihak memberikan konsesi. Namun terjadi kegagalan setelah diberlakukan di beberapa daerah. Setelah itu diadakan penggolongan partai politik yang diharapkan pada pemilu 1971 bisa terjadi tetapi baru terjadi pada pemilu 1977. Penggabungan partai itu pun terjadi pada tahun 1973 dengan Golkar, PDI, dan PPP. Pada tahun 1982 sampai 1987 pemilu dimenangkan Golkar dan pada tahun 1997 Golkar mengalami kemenangan besar –besaran. Jadi pada dasarnya dari enam kali pemilu saat masa Orba dapat ditarik kesimpulan banyak anggota masyarakat yang terwakili oleh tiga partai.

      • Evaluasi Partai Politik 1945 – 1998 dan Rekomendasi

        Dari awal pembentukan partai politik pada masa kolonial sebagai manifestasi kesadaran nasional hingga masa demokrasi pancasila yang berlangsung selama 40 tahun dengan keadaan non demokratis. Sepanjang perjalanan pasang surutny partai politik di Indonesia perlu adanya penyederhanaan partai politik untuk kestabilan politik dalam rangka membangun sistem multi partai yang kuat dan demokratis. Usulan penyerdehanaan sebagai berikut:

  1. Mengurangi jumlah partai – partai politik untuk peningkatan stabilitas politik.
  2. Terbatasnya jumlah partai akan mempermudah partai mencapai mayoritas atau setidaknya dapat menyusun koalisi yang relatif kuat.
  3. Terbatasnya jumlah partai akan mengurangi fragmentasi dan kecenderungan sentrifugal dari partai – partai.
  4. Partai – partai kecil sebaiknya bergabung atau setidaknya bekerja sama untuk memperoleh kursi dalam parlemen.
  5. Membatasi jumlah partai misalnya dengan menentukan beberapa syarat.
  6. Penggabungan partai menjadi tiga partai seperti Orde Baru dihapuskan.
  7. Massa mengambang dihapuskan dalam pemilihan umum.

 

  • Zaman Reformasi (1998 – Sekarang)

    Jatuhnya masa Orba pada tanggal 21 Mei 1998 dengan lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan. Saat itulah digantikan dengan B.J Habibie sampai tahun 1999. Setelah itu diadakan pemilu yang diikuti banyak partai baru saat masa Orba dilarang adanya selain 3 partai. Pemilu 1999 diikuti 48 parpol dengan dimenangkan oleh PDI-P, Golkar, PPP, PKB, PAN. Dari hasil pemilu ini terpilihlah Abdulrahman Wahid sebagai Presiden dan Megawati sebagai Wakil Presiden. Menjelang Pemilu 2004 yang memperoleh suara yang memadai dalam pemilu 199 tidak dapat mengikuti pemilu 2004 karena ditetapkan UU No. 31/2002 tentang Partai Politik dan UU No. 12/2003 tenteng pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Oleh karena itu partai yang 1999 memperoleh suara tetepi tidak bisa mengikuti pemilu 2004, mereka bergabung dengan partai lain. Pada pemilu 2004 banyaknya partai politik yang mengiktui pemilu sebanyak 24 partai dan hasilnya dimenangkan oleh Golkar. Pada 2004 juga dipilih Presiden dan Wakil Presiden langsung dengan hasil terpilihlah Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden terpilih) dari Partai Demokrat dan Jusuf Kalla (Wapres terpilih) dari Golkar. Pada tahun 2009 ini telah berlangsung pemilu legeslatif dan Pilpres yang diikuti 38 partai nasional dan 4 partai lokal dari Aceh. Dan hasilnya dimenangkan oleh Partai Demokrat dengan hampir memperoleh lebih dari 30% suara. Untuk pilpresnya dimenangkan SBY lagi dengan pasangan wapres terpilih Boediono.

 

  • KESIMPULAN

    Dapat disimpulkan bahwa perkembangan partai politik di dunia memberikan sumbangsih yang banyak bagi kehidupan berpolitik di seluruh negara di dunia dengan semua kebaikan dan keburukan pengaruhnya. Begitu pula perkembangan partai politik di Indonesia, semua dipengaruhi berbagai faktor dari luar dan dalam negara. Dengan gejolakan situasi politik di Indonesia membawa banyak perubahan. Salah satunya selama hampir 32 tahun orba berkuasa hanya 3 partai yang memenangkan pemilu. Tetapi setelah hancurnya Orba pada tahun 1998 banyak bermuncullan partai politik untuk tahun 1999 dengan diikuti 48 partai kemudian 24 partai pada tahun 2004 dan tahun 2009 ini pemilu diikuti 38 partai nasional dengan 4 partai lokal di Nangroe Aceh Darrusalam.