• PENDAHULUAN

        Sejak didirikan empat puluh lima tahun yang lalu Partai Golkar selalu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah yang berkuasa. Setelah terjadinya Reformasi pada tahun 1998, Partai Golkar menunjukkan sekali adanya militansi dari kadernya dalam rangka untuk mendapatkan dukungan suara dalam pemilu di era reformasi. Hal ini terlihat masih mengandalkannya konstituen lama yang mendukung Partai Golkar selama masa pemerintahan orde baru. Kurang idealis dan militansi kader Partai Golkar juga dapat diperhatikan banyak tokoh dan kader Partai Golkar yang menjadi “kutu loncat” dengan berpindah menjadi kader partai lain dan atau mendirikan partai sendiri untuk memperoleh kekuasaan.

        Sementara itu para tokoh serta kader Partai Golkar yang masih duduk dalam kepengurusan Partai Golkar lebih banyak yang bersikap pragmatisme dibandingkan yang mempunyai jiwa idealisme. Dalam MUNAS VIII Partai Golkar di Pekanbaru yang baru saja dilaksanakan, tokoh serta kader Partai Golkar yang mempunyai jiwa atau semangat idealisme berhadapan dengan tokoh serta kader Partai Golkar yang memiliki jiwa atau semangat pragmatisme untuk memperebutkan menjadi pucuk pimpinan tertinggi dari Partai Golkar (Ketua Partai). Hasil dari MUNAS VIII Golkar bahwa kelompok pragmatismelah yang menang dan di lain pihak kelompok idealisme kalah dalam pertarungan.

        Sebagai sebuah partai yang besar Partai Golkar harus berpikir panjang dan berjuang dalam menghadapi persaingan antar partai yang lebih berat di era reformasi ini, mengingat unggulnya kelompok pragmatisme dalam MUNAS VIII Golkar.

     

  • PERMASALAHAN

        Memperhatikan latar belakang tersebut di atas, timbul suatu pertanyaan “Mampukah Partai Golkar Mengembalikan Kejayaannya di Masa Lalu dan Eksistensinya dalam Pemilu yang Akan Datang (2014)?”. Hal ini perlu mendapatkan tanggapan atau jawaban yang lebih mendasar, mengingat ekses pertarungan di MUNAS VIII Golkar mempunyai dampak yang masif di tingkat daerah.

     

  • PEMBAHASAN

        Dalam memberikan tanggapan serta jawaban permasalahan dapat ditinjau dari beberapa hal yang meliputi:

    • Sistem Pelaksanaan Pemilu
    • Rekruitmen Anggota atau Kader Partai Politik
    • Pembinaan Anggota Partai
    • Pendanaan Partai

    

  1. Sistem Pelaksanaan Pemilu

        Pelaksanaan pemilu di Indonesia diatur dalam Undang – Undang Pemilihan Umum. Undang – Undang Pemilihan Umum di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Terakhir pelaksaan Pemilu diatur pada UU No. 10 Tahun 2008. Pada Undang – Undang tersebut sistem pemilu di Indonesia adalah sistem distrik dengan skala daftar. Penghitungan perolehan suara adalah calon yang memperoleh suara 30% dari suara yang sah. Bagi calon legislatif yang kurang mendapatkan 30% suara yang sah walaupun mendapatkan suara terbanyak di daerah pemilihannya. Calon tersebut berada pada nomor urut bawah tidak akan menjadi anggota legislatif tetapi yang menjadi anggota legislatif adalah yang memiliki nomor urut kecil. Hal ini dikarenakan masuk perhitungan perolehan partai peserta pemilu. Dari permasalahan di atas berdampak tokoh dan kader partai kurang militansinya dalam rangka mendapatkan dukungan pemilihnya.

        Dengan adanya Keputusan Makamah Konstitusi tahun 2009 dari sistem distrik menggunakan skala daftar berubah menjadi sistem distrik dengan suara terbanyak yang akan menjadi anggota legislatif membuat para tokoh dan kader partai peserta pemilu menjadi kalang kabut. Akibat dari perubahan sistem perolehan suara pada pemilu ini, banyak tokoh partai politik peserta pemilu yang gagal menjadi anggota legislatif karena perolehan suaranya kalah dari tokoh lokal atau tokoh lainnya yang mendapat suara terbanyak.

        Perubahan sistem perolehan suara, mau tidak mau pucuk pimpinan partai dan tokoh partai untuk berpikir ulang agar mendapatkan dukungan suara dari masyarakat. Dengan menempatkan kader sebagai caleg yang benar – benar idealis dan militansi untuk memperbesar dan kejayaan partai. Hal tersebut di atas juga berlaku pada Partai Golkar selaku peserta pemilu agar pada pemilihan yang akan datang pada tahun 2014 Partai Golkar dapat meraih kemenangan dan kejayaannya kembali melihat pada pemilu 2009 ini Golkar berada pada urutan kedua dibawah Partai Demokrat dengan selisih perolehan suaranya hampir 9% suara. Oleh sebab itu Partai Golkar harus bisa menempatkan caleg yang berpengaruh di masyarakat agar tidak terulang kembali penurunan suara seperti pemilu sebelumnya.

     

  2. Rekruitmen Anggota atau Kader Partai Politik

        Memperhatikan sistem pemilu di atas, perlu kiranya Partai Golkar menata ulang pola rekruitmen anggota dan kader – kadernya. Selama ini pola rekruitmen Partai Golkar masih menggunakan pola lama yaitu dengan menggunakan sistem rekruitmen pada masa orde baru dan berusaha mempertahankan pemilih tradisional (lama).

        Tantangan ke depan sangat berat bagi Partai Golkar karena sistem pemilu yang berlaku mendorong untuk mengubah pola rekruitmen anggota partai. Kalau selama ini Partai Golkar selalu mengandalkan tokoh – tokoh lama, dalam rekruitmen yang akan datang Golkar harus melibatkan berbagai elemen yang ada di masyarakat dan awal rekruitmen harus di mulai dari “akar rumput” yang secara berjenjang dapat menduduki jabatan kepengurusan partai. Waktu yang dipergunakan untuk rekruitmen anggota dan kader harus berkesinambungan yang dimulai sejak ditetapkan hasil pemilu.

        Dalam pelaksanaan rekruitmen diperlukan adanya transparasi komunikasi yang berupa penyampaian visi dan misi dari partai. Termasuk di dalam rekruitmen itu adalah konsolidasi internal dalam tubuh Partai Golkar. Dalam pelaksanaan konsolidasi partai harus dihindari adanya “unggulan egoisme”, hal ini perlu sekali dilaksanakan agar tidak terjadi vaksi – vaksi yang saling bertentangan sehingga berdampak melemahkan tujuan partai.

        Untuk menjadi sebuah partai modern, pola evaluasi rekruitmen dan kaderisasi harus dilaksanakan secara periodik untuk mendapatkan feedback dari anggota dan kader. Dalam evaluasi tersebut juga harus bersifat netral dan adil agar tidak terjadi saling menjatuhkan antar kader. Hasil setiap evaluasi dipergunakan untuk perencanaan pembinaan kader.

        Jadi untuk rekruitmen Partai Golkar yang akan datang perlu melihat dari situasi Golkar pada saat ini memerlukan sosok yang mau bekerja keras membesarkan partai bukan sekadar mencari kekuasaan pada 2014. Karena itu sosok yang dipilih dalam Munas semestinya bukan sosok yang berorientasi kekuasaan atau mencari kursi untuk mencalonkan diri sebagai presiden.

     

  3. Pembinaan Anggota Partai dan Pemeliharaan Konstituen

        Memperhatikan penurunan suara Golkar pemilu sejak reformasi menunjukkan terabaikannya pembinaan dan pemeliharaan kader serta konstituen. Bila dikaitkan dengan hasil MUNAS VIII Golkar maka pembinaan dan pemeliharaan konstituen sangat menentukan sekali keberadaan partai Golkar pada pemilu – pemilu yang akan datang.

        Berdasarkan pada kenyataan di lapangan selama ini, para elit Partai Golkar di setiap tingkatan sangat kurang sekali melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemeliharan konstituen partai. Di era sekarang dengan banyaknya partai peserta pemilu merupakan ancaman bagi kader dan konstituen Partai Golkar untuk tidak lagi mendukung Partai Golkar. Mereka memindahkan dukungan dan pilihannya pada partai – partai lain.

        Pembinaan dan pemeliharaan konstituen tidak dapat dilaksanakan dengan ibarat “mendorong mobil mogok, dan saat mobil berjalan pendorongnya ditinggal”. Dari ibarat tersebut dapat dilihat yang menikmati hasil pemilu hanya elit partai saja. Pembinaan dan pemeliharaan seperti ini lebih banyak dilakukan Partai Golkar pada saat menjelang pemilu.

        Seharusnya pola pembinaan dan pemeliharaan konstituen dilaksanakan seiring dengan berjalannya rekruitmen anggota dan kader segera setelah penetapan hasil pemilu. Dalam pembinaan dan pemeliharaan konstituen, seluruh jajaran elit dan kader Partai Golkar melakukan kegiatan sesaui dengan daerah pemilihan masing – masing. Jadwal waktu pelaksanaan pembinaan dan pemeliharaan tersebut harus teratur secara periodik. Salah satu bentuk pembinaan konstituen adalah penggunaan Kartu Tanda Anggota Partai (KTA). Hal ini dimaksud untuk mengukur secara nyata kekuatan yang dimiliki oleh Partai Golkar. Dengan penggunaan KTA tersebut pelaksanaan dan pembinaan konstituen akan mendukung perolehan suara pada setiap pemilu. Kepemilikan KTA Partai selama ini masih terabaikan karena takut pada trauma pada peristiwa G-30S PKI. Pemilikkan KTA dalam setiap organisasi merupakan suatu kewajiban dan kebanggaan untuk setiap intern partai. Dengan KTA anggota dapat memudahkan untuk dibina militansinya.

        Jadi mulai saat ini Partai Golkar harus mampu menarik kembali konstituen yang sekarang sudah tercerai-berai dan direkrut Parpol lain agar kejayaan dapat diraih kembali serta penurunan suara pada pemilu yang lalu tidak terjadi lagi walaupun Golkar memangkan pemilu.

     

  4. Pendanaan Partai

        Salah satu pendukung eksistensi keberadaan organisasi adalah faktor finansial atau pendanaan. Dana organisasi diperoleh dari iuran anggota, subsidi pemerintah, dan sumbangan – sumbangan yang sah. Dengan semakin banyaknya anggota organisasi akan memudahkan penggalangan dana bagi organisasi untuk mempertahankan keberadaan organisasi.

        Pada kenyataan yang ada pendanaan Partai Golkar tidak seperti yang diharapkan sebagai yang diuraikan di atas. Pendanaan partai di Indonesia secara umum termasuk Partai Golkar sangat tergantung pada pemerintah yang berupa bantuan pada Parpol. Dana dari pemerintah tersebut bersumber dari APBN atau APBD. Besarnya dana dari pemerintah dihitung dari jumlah kursi di legislatif. Bantuan yang bersumber dari pemerintah baik langsung maupun tidak langsung menjadi beban masyarakat. Sedangkan kontribusi parpol pada masyarakat kurang dapat dirasakan.

        Untuk Partai Golkar sendiri keuangan partai mengandalkan iuran dari anggota partai yang duduk dalam legislatif di semua tingkatan daerah maupun nasional dan juga bantuan dari pengurus partai atau simpatisan partai dari kalangan pengusaha. Sedangkan dari anggota dan konstituen partai tidak dapat dipungut karena tidak diketahui secara pasti jumlah anggota dan konstituen.

        Berkaitan dengan pendanaan yang sangat terbatas dalam setiap kegiatannaya, Partai Golkar lebih bersikap pragmatis dalam arti kata membebani para menteri, anggota legislatif, dan meminta bantuan lain dari pengusaha yang menjadi simpatisan Golkar. Hal ini menunjukan bahwa Partai Golkar tidak dapat mandiri sebagai yang besar.

        Apabila hal tersebut dikaitkan dengan MUNAS VIII Golkar dengan kemenangan di kelompok pragmatisme (Aburizal Bakrie) kemandirian Partai Golkar menjadi taruhan yang besar. Hal ini disebabkan dalam era saat ini ada anggapan atau penilaian dari masyarakat untuk memilih anggota legislatif dari Partai Golkar hanya merupakan sarana pengembalian modal.

        Untuk masa yang akan datang penggalian dana dalam Partai Golkar seyogyanya harus diubah pula dengan perbandingan iuran anggota harus lebih besar dari bantuan pemerintah dan sumbangan lain yang sah. Untuk mendapatkan dana dari anggota dapat didata dari jumlah anggota yang mempunyai KTA.

     

  • KESIMPULAN

        Dari pembahasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan:

    • Bahwa berdasarkan hasil MUNAS VIII Golkar, Partai Golkar akan menghadapi tantangan yang besar dalam upaya menjaga eksistensi sebagai partai besar di Indonesia. Hal ini terlihat dari terpilihnya “kelompok tua” sebagai Ketua Partai Golkar yang lebih bersifat pragmatisme (Aburizal Bakrie). Sementara itu figur pucuk pimpinan Partai Golkar mempunyai masalah sosial yang belum terselesaikan secara tuntas.
    • Bahwa kekalahan kelompok idealisme (Surya Paloh: 27,43% suara) dan generasi muda (Yudhi Chrisnandi: 8% suara dan Hutomo Mandala Putra: 9,71% suara) atas kelompok pragmatisme (Aburizal Bakrie: 54,86% suara) diakibatkan adanya pengkhianatan di dalam kelompok idealis dan generasi muda dengan terjadinya pelemahan secara sistematik dalam aturan pelaksanaan MUNAS VIII yang dilakukan oleh panitia MUNAS yang didominasi oleh kelompok pragmatisme.
    • Bahwa agar supaya Partai Golkar dapat bertahan sebagai partai besar serta tidak mengalami penurunan suara lagi pada pemilu yang akan datang, pola rekruitmen anggota dan kader harus diubah dari pola yang mengandalkan mantan pejabat pemerintah dan pemilih tradisional menjadi pola rekruitmen melibatkan semua elemen masyarakat mulai dari “akar rumput” sampai ke atas melalui metode penyampaian visi dan misi partai. Pelaksanaan rekruitmen harus dilaksanakan secara langsung oleh elit partai dan fungsionaris Partai Golkar.
    • Bahwa dalam konsolidasi internal Partai Golkar, kelompok pragmatisme harus dapat merangkul kelompok idealisme untuk menghindari perpecahan partai Golkar itu sendiri.
    • Pembinaan kader dan pemeliharaan konstituen harus dilaksanakan lebih awal dan terencana oleh para jajaran kader Golkar di setiap tingkatan agar terpeliharanya konstituen dan kader dari Partai Golkar. Partai Golkar harus berani meninggalkan pola lama dalam pembinaan kader dan pemeliharaan konstituen yang di ibaratkan sebagai “mendorong mobil mogok”. Partai Golkar harus berani mengeluarkan KTA bagi kader dan konstituennya untuk lebih mudahkan pelaksanaan pembinaan kader dan pemeliharaan konstituen.

    Bahwa untuk menjaga keberadaan dan kemandirian, Partai Golkar harus mempunyai dana yang cukup besar sebagai salah satu penopang tulang punggung yang kuat. Penggalian dana harus lebih banyak bersumber dari iuran anggota daripada bantuan pemerintah dan sumbangan lain yang sah.